lembaga perkreditan desa. Keywords: Credit Agreement; Default; Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Abstrak—Lembaga Perkreditan Desa Adat Mengwi hadir bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa adat mengwi dan menunjang pembangunan desa adat mengwi, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LPD adat mengwi adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit dalam. lembaga perkreditan desa

Lembaga Perkreditan Desa (yang selanjutnya disingkat LPD) di Bali demikian besar, karena LPD dianggap sebagai pilar yang memperkokoh ekonomi pedesaan. Kekhususan ini, terutama terkait kewajiban LPD terhadap desa pakraman yang bersifat fisik/sekala maupun non-fisik/niskala. LPD yang pertama, sebagai. 485 desa pakraman. Jurusan Pendidikan Ekonomi . Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman. kerjasama dengan pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada dibawah pengelolaan desa adat. Bali No. sistem informasi akuntansi (sia) pada lembaga perkreditan desa (lpd) di kecamatan mengwi oleh: nama : ni luh diah laksmi dewi nim : 1502622010377 program studi : akuntansi fakultas ekonomi & bisnis universitas mahasaraswati denpasar denpasar 2020 i . Eksistensinya selama ini telah terbukti dan sangat dirasakan manfaatnya oleh krama Desa Adat. Oleh karena itu, tujuan dari LPD sama dengan tujuan dari koperasi pada umumnya, yaitu untuk menyejahterakan anggotanya (Sattar, 2017). TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA PAKRAMAN, HUKUM ADAT BALI, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN HUKUM JAMINAN 2. "Lembaga Perkreditan Desa: Solusi Finansial bagi Masyarakat Pedesaan" Pendahuluan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit kepada masyarakat pedesaan. This research aims to determine the effect of leadership style and organizational culture toward the job satisfaction that affects the financial performance. Suarta, I. Subjek penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Negara. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk beroperasi 3 seekonomis mungkin dan agar tidak mengalami kesulitan keuangan, sehingga konsentrasi dapat dititik beratkan pada. Berpijak dari ketentuan pasal tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa LPD adalah lembaga keuangan. Kredit macet terjadi karena berbagai faktor. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) was established to strengthen the socio-cultural and economic life of the Balinese indigenous people, its implementation is not subject to the central government, but refers to local policies. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan desa yang ada di Bali. BPD adalah Bsnk Pembangunan Daerah Bali. Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa. 000 dengan menjaminkan tanah seluas 1 Ha dan mobil. Pasal 58 Undang-undang No. Bank Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BPKD), dll. Jenis kegiatan LPD di desa pekraman adalah berbentuk simpan pinjam milik masyarakat desa pekraman yang berada di daerah Bali di bawah binaan Pemda Tingkat I Provinsi Bali, yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang dan surat – surat berharga. Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan UU Nomor 1 Tahu 2014 tentang LKM. KEDUDUKAN HUKUM DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PAKRAMAN DI BALI DALAM SISTEM LEMBAGA. Perbedaan utama adalah dari ragam produk yang. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang mempunyai karakteristik khusus. Selanjutnya, landasan hukum LPD dikuatkan. ABSTRAK Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus melaksanakan tata kelolanya dengan baik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. LPD merupakan Lembaga Keuangan Komunitas (LKK), yang dibentuk dan dikelola oleh. BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat BPR, tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan kliring sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan. Lembaga Perkreditan Desa di Bali Putar Otak Hadapi Kredit Macet Berdasarkan data yang diterima Bisnis, dari 1. LPD dibentuk tidak terlepas dari nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi yang berlaku pada masyarakat Bali. Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan lembaga – lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan undang – undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. The samples used were as many as 5 LPD and 244 respondents using the purposive sampling technique. Sejak berdirinya, LPD telah berhasil mencapai kinerja dengan. ABSTRAK Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus melaksanakan tata kelolanya dengan baik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis. Kredit menjadi produk menarik karena berlokasi strategis dan memiliki. Komisaris Bank Jabar Banten dalam pembinaan, evaluasi dan pengawasan Lembaga Perkreditan Desa Adat di Propinsi Jawa Barat- Kata kunci: Lembaga Perkreditan Desa Adat, Bank Gelap, Wisata Budaya, Lembaga Intermediasi Keuangan. Pada tahun 1984, Gubernur Bali waktu itu Prof. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan untuk tercapainya tata. This is a descriptive study with a. 421 dari jumlah desa yang ada yakni 1. com ABSTRAK Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu le mbaga keuangan . Menandatangani dan atau menyertakan stempel untuk perusahaan atau institusi pada Buku Tabungan sesuai dengan ketentuan dan. Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Disampaikan pada Ceramah Mahasiswa KKN Unud 20 November 2016 Desa Bonyoh, Bangli NI LUH GEDE ASTARIYANI Om Swastiastu. Lembaga Perkreditan Desa sane kemanggehang piniki selanturnyane kasurat LPD, mawasta Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Besan. Z. LPD bergerak dalam usaha . (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang­ Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya. Abstrak—Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagi suatu organisasi yang berdiri khususnya untuk masyarakat Desa Pakraman yang sejahtera, Lembaga Perkreditan Desa tidakmemberikan pelayanan diluar. Di dalam Bab VI Pasal 10 Nomor 3 yang termasuk sebagai Panureksa yaitu adalah Perlu diketahui, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa adat di Bali. 437 dari 1. Peluncuran KUN-J disaksikan Bandesa Adat Jimbaran, Badan Pengawas serta para pengurus dan anggota Sadar Nelayan Jimbaran. Lembaga ini dipilih mengingat LPD telah cukup berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta ikut serta berperan dalam menunjang program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan di Bali. Kedua, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kasiman memahami nilai filosofi Tri Hita Ka. Menimbang Lembaga Perkreditan Desa sebagai Bagian Keuangan Negara. Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak hanya memiliki asset yang begitu besar disamping Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran, Badung, Rabu (26/5/2021), secara resmi meluncurkan Kredit Usaha Nelayan Jimbaran (KUN-J) kepada para nelayan setempat di areal Pura Dalem Segara Bataka. 480. The LPD was established with the aim of encouraging the economic development of rural communities with targeted savings and effective capital distribution. Abstrak—Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagi suatu organisasi yang berdiri khususnya untuk masyarakat Desa Pakraman yang sejahtera, Lembaga Perkreditan Desa tidakmemberikan pelayanan diluar. com . Desa Pakraman merupakan sebutan baru bagi desa adat berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Abstract. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kegiatan usahanya membutuhkan dana dalam artian modal kerja. Chikita Murti Wiliyandari, Prof. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah lembaga keuangan desa yang dimiliki oleh Desa Adat. Penelitian ini dilaksanakan di LPD Lebu di Sidemen, Karangasem. Sejalan dengan hal tersebut Gorda & Prastiwi (2020) menyatakan LPD merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang mengelola potensi keuangan desa. G. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. kan lembaga keuangan mikro yang dinamakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang dimiliki dan diatur oleh desa adat serta sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya Bali. Ada kemungkinan lembaga keuangan ini menjadi tidak sehat di masa depan dan perlu dilikuidasi (I. 485, dengan jumlah LPD sebanyak 1. 2001). Autonomic legislation sebagai. LPD. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa adat. The research was conducted at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Badung regency. Dalam peneltian ini digunakan 2 buah. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa;. SEJARAH DAN PENGERTIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA. com, 25 November 2013). Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. DENPASAR, iNews. Mengutip data Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD), dari total 1. Unfortunatelly, LPD was build without the Governor of Indonesian. Singaraja, Indonesia . Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai bentuk lembaga keuangan mikro khas Bali juga membutuhkan pengelolaan risiko yang cocok. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977. 11. Dr. Di sana ada Lembaga Keuangan milik adat yang berkembang dengan baik yang diberi nama ”Lumbung Pitih Nagari”. Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan karyawan bagian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Abiansemal. Perda Prov Bali_2012_4 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Given the increasing number of competitors from other. com,. dari penggunaan metode analisis LPD Desa Ketewel merupakan deskriptif yang kami gunakan yaitu perusahan jasa yang bergerak di bidang mengupayakan suatu penelitian dengan jasa perbankan yang memiliki jumlah cara menggambarkan secara. 493 desa adat di Bali. E. Title: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA OPERASIONAL SISTEM PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) X DI DENPASAR-BALI Authors: I Made Ariana Affiliations: Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya Publisher: Universitas. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Setda Pemprov Bali 2005 hal. Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa; Mengingat : 1. Peranan, Lembaga Perkreditan Desa, Pelayanan pada Masyarakat Abstract. Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu bentuk lembaga keuangan desa yang non bank. 4 triliun, untuk. 2 Identifikasi Masalah Penelitian 1. LPD merupakan Lembaga Keuangan Komunitas (LKK), yang dibentuk dan dikelola oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, melayani transaksi keuangan internal desa pakraman, terhadap warga desa pakraman, di dalam wilayah desa pakraman. Pendirian Lembaga Perkreditan Desa sudah dilaksanakan serta keberadaannya diatur didalam Peraturan Daerah yaitu PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai LPD, yang saat ini sudah tergantikan jadi PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Proses hukum terkait kasus ini sedang berlangsung dan diharapkan adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu sampel dengan tujuan tertentu. ac. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian adalah LPD yang menerbitkan laporan keuangan secara. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi milik Desa Pekraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. id Abstract Accounting information system performance is the quality and quantity of a collection of humanLembaga Perkreditan Desa diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa adat melalui tabungan terarah serta penyaluran modal (kredit) yang efektif Kunci keberhasilan bagi masyarakat menyimpan dana dan mencari kredit (intermediary) tidak semata didukung oleh manajemen. SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama NIM Jurusan: Ilmu llukum Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahv,a : SKRIPSI dengan iudul : EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM Adalah karya saya dan. 3, LD. pada 14 Desember 2020 dari e-Journal Bisma Univers itas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajeme n. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adapun tujuan yang hendak dicapai Desa pakraman Ketewel. The purpose of the study was to analyze the health of the LPD in Badung Regency. REALITAS AUDIT UMUM DAN INVESTIGASI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA I Nyoman Darmayasa (Politeknik Negeri Bali) Article Info. Dugaan korupsi. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KOMITMEN ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (Studi Empiris pada LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar) oleh: . 4 trillion in 2014. Tutup saran Cari Cari. Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa TenggaraPerkembangan lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali juga diikuti oleh masalah yang dialami lembaga keuangan lainya berupa adanya kredit macet. , Putu Dian Kusumasari, et al. Menjadi LPD yang sehat dan berdaya guna bagi masyarakat melalui Pelayanan prima. Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. In Balinese context, LPD is a financial institution adapted to the concept of community in Bali. , & Sudiadnyani, I. Hal itu diungkap oleh Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Bali dalam "Peluncuran Data Tren. . LPD mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan menjalankan operasional LPD, sedangkan kewajiban LPD yaitu. Banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum mampu membuat laporan keuangan yang bekualitas. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I. Pemberian kredit atau permodalan pada Lembaga Perkreditan desa (LPD) Se. itu Lembaga Perkreditan Desa di Bali telah mengalami kondisi yang tidak diinginkan seperti ditemukan kondisi LPD yang tidak sehat, cukup sehat , kurang sehat, dan macet, lebih parah nya ada LPD yang tidak beroperasional. 8. Ketentuan tersebut diberlakukan karena. Tabel 2 Perkembangan Jumlah Hutang Lancar dan Laba Sebelum Pajak pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sapat di Tegallalang, Gianyar Tahun 2002 - 2006 Perkembangan Perkembangan Laba Sebelum Total Hutang Laba Sebelum Tahun Hutang Lancar Pajak (Rp) Pajak (%) (Rp) (%) 2002 1. M. Keberlanjutan hidup suatu LPD bergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga tiap-tiap LPD yang ada di Bali diharapkan mampu menjaga serta mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menanamkan dananya. bahwa untuk mewujudkan tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kemandirian Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga dapat memberi. 2 tahun 1988 yaitu: 1 Lembaga Perkreditan Desa LPD sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. ANTARA/Ayu Khania Pranisitha. Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) dalam penyelesaian kredit macet serta prosedur penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 2. ac. Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Analysis using Structural Equation Modeling (SEM). Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Desa Adat Pecatu serta sebagai sumber pendapatan desa. The research was conducted at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Badung regency. Darsana, 2010, Lembaga Perkreditan Desa Bali, Bali, hlm 2 Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa bukanlah pekerjaan yang mudah karena apabila salah dalam pengelolaannya maka akan berakibat fatal kedepannya. 1) LPD dapat membentuk BKS-LPD di tingkat Kabupaten/Kota. SEJARAH DAN PENGERTIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA Pada Februari 1984, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar mengenai kredit pedesaan di. Ida Bagus Mantra menginisiasi pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Karo Ekbang Setda Bali I Nengah Laba mengatakan pertambahan itu menunjukkan perbaikan kinerja lembaga, badan kerja sama, serta pengawas LPD. As an alternative finance institution, they have been able to reach the people with low income and small sized and micro business in informal sector. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) spread over Bali are one of the financial services managed by Desa Pakraman . Total aset yang dikelola mencapai Rp 9,8 triliun lebih (postbali. Penegasan bahwa LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat jelas menunjukkan bahwa LPD memang. com, DENPASAR—Jumlah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali yang nilai asetnya pada akhir 2017 lebih dari Rp5 miliar mengalami peningkatan. id Abstrak - Lembaga Perkreditan Desa(LPD) milik Desa Adat Petang saat ini memiliki beberapa produk seperti tabungan, kredit dan deposito. 2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut : 1. Pulau Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat adiministratif juga memiliki desa yang mempunyai sifat otonomi asli dengan sebutan Desa Adat atau Desa Pakraman. As an alternative finance institution. Selanjutnya, tahun 1985 (24 LPD), tahun 1986 (71 LPD). . Bisnis. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Klungkung. O. 151 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali tahun 1989/1990, dimana salah satu LPD yang tercantum adalah LPD Desa Adat Baluk. 145. E-Jurnal Akuntansi, 5(3), 586–598. Jumlah pegawai LPD mencapai 7. Lembaga Perkreditan Desa di Bali Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada masing-masing desa adat atau desa pakraman di Bali dirintis oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1984, perkembangan jumlah LPD dari tahun ke tahun. Ni Wayan Eka Sri Anggereni . Faktor intern terdiri dari faktor analisisPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko kredit yang dihadapi dan pengelolaan risiko kredit yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu di Sidemen, Karangasem. Buka menu navigasi. e-mail: sri. com, DENPASAR - Lembaga Perkreditan Desa di Bali mengalami penurunan aset sebesar 3 persen selama 2020 dibandingkan tahun lalu. Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, berinisial IMS ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung.